jelaskan piutang pajak pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah , yaitu lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. jelaskan piutang pajak pemerintah daerah kabupaten atau kota

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. 2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 0,00 0,00 0,00 1. 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak daerah yang tercakup pada jenis atau kategori pemerintah daerah tersebut berbeda dan bisa dikelompokkan sesuai dengan ketentuan. (PBB-P2) yang saat ini telah menjadi pajak daerah dan kewenangannya telah dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan; 1. Terdapat beberapa sumber pendapatan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. , M. 1 No. Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan berusaha meningkatkan jumlah pendapatan asli. Pembiayaan bersama. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. 16. Peraturan Pemerintah – 65 TAHUN 2001. Pajak Kabupaten/Kota. “ Pertama, tingkat rata-rata. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Berikut merupakan artikel tentang Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 ayatprovinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). a. 000,-Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Satuan kerja ini ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tata Cara. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Piutang Pajak/Retribusi Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. 000. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak dapat tersampaikan; 3. 000. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD PEMERINTAHAN DAERAH PASCA AMANDEMEN UUD 45 11 2. [1] DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. dihadapi Pemerintah Daerah Kota Batu. 06 Piutang Pajak Hotel 1. Huruf a. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap alokasi Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa. 9. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN. Lebih lanjut, pajak ini merupakan salah satu jenis pajak. bahwa untuk mendukung kelancaran penanganan dampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta peringatan Hari Jadi Kabupaten Gresik ke-535 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik ke-48, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif penghapusan denda piutang Ketentuan Pembayaran Pajak Daerah. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. JAKARTA, DDTCNews - Seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota harus diatur di dalam 1 peraturan daerah (perda) saja. Pajak yang dibayarkan meliputi berbagai macam pajak, seperti. Pengertian dan Ciri Pajak Daerah (0285) 391430 | bpkpad@batangkab. Hasil dan Pembahasan 1. kitab suci atau simbol keagamaan. By Dani Suluh Posted on June 16, 2021. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;. Fina Pratiwi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200 8 tentang Perubahan Atas Peraturan. b. Objek dari pajak atau yang harus membayar pajak berada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota Berikut rincian piutang daerah macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannnya ke PUPN: 1. Inspektorat Kabupaten Banjar. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor. Menetapkan MEMUTUSKAN : 8. Haryono 165, Malang 1. Pajak digunakan sepenuhnya. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 8 2. 17. 5. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang (contohnya adalah Piutang. Pajak Daerah memuat beberapa ruang lingkup jenis perpajakan yang tertuang pada Pasal 4 UU No. RETRIBUSI DAERAH. 5 Jenis Pajak Provinsi di Indonesia. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi; 2. Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi Daerah; Mengingat : 1. 03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. 2 Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; b. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah: a. Opini BPK atas LKPP Tahun 2019 3. Satuan kerja ini sempat menggunakan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebelum akhirnya menggunakan nama Bapenda sebagai pelaksanaan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. Dimana: Celah Fiskal = Bobot CF x DAU Seluruh Kab/Kota ; DAU Seluruh Kab/Kota = 90% x (26% x. 159. 4. Pajak Kendaraan Bermotor. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri22. ISSN 2622-2698 Vol. Pasal 32. Piutang PBB-P2 di Kabupaten Buleleng mencapai Rp 88,9 Miliar. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepala Divisi Politik Malang Corruption Watch (MCW) (jatimnow. Sama halnya dengan Yin dan Yang, saat ada utang pajak maka akan muncul juga piutangnya. Adapun kisi-kisi penyusunan soal ini terdiri dari beberapa materi pokok, antara lain : 1) persamaan dasar akuntansi, 2) Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo, 3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 4) Praktikum laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk pemungutan pajak daerah sendiri hanya menggunakan self assessment system dan official assessment system sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 048. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas kehilangan potensi penerimaan PBB-P2 dan nilai piutang PBB-P2 pada neraca per 31 Desember tidak dapat diyakini kewajarannya. BPPD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Pajak Pusat disebut juga pajak negara, setiap pungutan yang secara wajib dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada pemerintah pusat. Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi Daerah; Mengingat : 1. JURNAL - LO ATAU NERACA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 10/05/2015 SKPDKB 1. Daerah (UU PDRD), yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa. 000. Sepanjang periode 2018-2021, piutang PBB-P2 mencapai Rp8,97 miliar. Penelitian ini. Pada SKPKD transaksi-transaksi akuntansi diklasifikasikan menjadi dua yaitu : transaksi-transaksi. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), kewenangan pemungutan pajak daerah diberikan kepada dua pihak, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian, piutang berasal dari pajak hotel yang senilai Rp2,3 miliar, serta pajak restoran Rp1,72 miliar. iv Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengarah: Luky Alfirman, Bhimantara Widyajala Penyunting: Lily Kuntratih, Matheus Agus Kristianto, Fadliya, Bonatua Mangaraja Sinaga, Kindy Rinaldy Syahrir Penulis: Triana Kusuma Dewi, Rita Wahyuningsih, Samodra Heni Setyawan, Hery Soekoco, Sukma Wahyudin, Guruh Panca Nugraha,. Pajak. Beranda. Anda dapat mengunduh dokumen ini. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, Di Indonesia, terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system. Berikut kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota. Obyek keduanya sama-sama pajak, tapi beda dalam perlakuan. Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian piutang atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama lima tahin terakhir sejak tahun 2016. Mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak pemerintah (daerah) terdiri dari pajak provinsi dan pajak. Bidang. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam UU No. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusanPajak Kabupaten/Kota:. Pajak Daerah terdiri dari pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. dihadapi Pemerintah Daerah Kota Batu. 2. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan : 1. IV. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Berlakunya pajak ini adalah di provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat kelengkapan. 175,00 106,21 8. bahwa dengan kondisi piutang pajak daerah di Kota Semarang, dibutuhkan kepastian hukum terhadap. Halaman ini berisi daftar kabupaten (416), kabupaten administrasi (1),. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. Posted by Amir Hidayatulloh, S. Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Dampak UU HKPD pada Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah. Pengusaha hotel harus menentukan cara pembayaran yang akan digunakan, yaitu melalui bank, internet banking, atau melalui kantor pajak setempat. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (n etRIAU24. 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) saat pembelian BBM. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik. Berlaku. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014. Ilustrasi. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah. 000. Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Daerah”. Pajak Kendaraan BermotorMerujuk pada Undang-Undang No. Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 1. Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota, menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Pajak kabupaten/kota. Nanga Bulik (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah terus memacu capaian target penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun. Tjip Ismail, SH, MM (2007:33): “ Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah. KETENTUAN PERALIHAN. Ketentuan tentang PBB P2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pajak kabupaten/kota. Penyelesaian p engurusan piutang daerah oleh PUPN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dikenal adanya piutang daerah. UU No. Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah; a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. Piutang Lainnya Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri No. Penelitian ini. 18 Februari 2022 . Persentase dana bagi hasil pajak PBB akan dibagikan ke daerah sebesar 90 persen. Bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 2. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km 2)Oleh Levana Dhia Prawati. Ilustrasi. Jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8. Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KADALUWARSA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. e. Pengertian Retribusi dan Contohnya. Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di. 13 Tahun 2006 terdapat akun Piutang. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuanMelalui implementasi Undang-Undang No. Ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Dr. 2.